Penangkapan Sekretaris Fatah dan Kembalinya Pemukim Israel, Apa yang Terjadi di Tepi Barat?
Pasukan Israel menangkap sekretaris gerakan Fatah di kamp pengungsi Tulkarm, Muhammad Ibrahim Shehadeh, 46 tahun, pada Senin. Penangkapan itu terjadi ketika pasukan khusus mencegat kendaraan yang ditumpanginya di bagian timur Kota Tulkarm.
Menurut sumber Palestina, pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kendaraan sebelum menangkap Shehadeh.
Penangkapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian operasi militer Israel di Tepi Barat yang dalam beberapa hari terakhir juga menyasar sejumlah wilayah di Jenin, Tubas, dan Bethlehem.
Sehari sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan menangkap 11 warga Palestina, termasuk dua anak, dalam penggerebekan di sejumlah kota dan desa.
Rangkaian operasi tersebut berlangsung ketika isu yang lebih luas mengenai permukiman Israel, pembatasan pembangunan Palestina, dan perubahan kondisi demografis di Tepi Barat kembali menjadi sorotan.
11 Warga Palestina Ditangkap
Di Kegubernuran Jenin, delapan warga Palestina dilaporkan ditangkap dalam operasi di Kota Jenin dan sejumlah wilayah sekitarnya.
Pasukan Israel juga menggerebek sejumlah rumah dan melakukan pemeriksaan lapangan. Operasi dilaporkan berlangsung di Deir Abu Daif, Jalbun, Al-Hashimiya, Burqin, Rummana, Zububa, Al-Sila Al-Harithiya, Arraba, Ya’bad, dan Aaba.
Penggerebekan di Deir Abu Daif disebut masih berlangsung ketika laporan tersebut dibuat.
Di Tubas, seorang warga Palestina ditangkap setelah rumahnya digerebek di Tammun, sebelah selatan kegubernuran tersebut. Informasi itu disampaikan Kamal Bani Odeh, direktur Klub Tahanan di Tubas.
Sementara di Bethlehem, dua anak ditangkap dalam penggerebekan rumah di kawasan Jalan Al-Saf.
Pasukan Israel juga dilaporkan memasuki Al-Ubaidiya, Za’tara, Al-Shawawra, dan Dar Salah di sebelah timur Bethlehem. Tidak ada laporan mengenai penangkapan di wilayah-wilayah tersebut.
Rangkaian penangkapan dan penggerebekan ini menambah panjang daftar operasi keamanan Israel di Tepi Barat, wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967.
Persoalan Tak Berhenti pada Penangkapan
Di balik operasi penangkapan tersebut terdapat persoalan yang lebih besar, yakni perubahan kondisi wilayah Tepi Barat akibat perluasan permukiman Israel dan pembatasan pembangunan Palestina.
Tepi Barat sendiri terbagi dalam sejumlah area berdasarkan kerangka Kesepakatan Oslo. Area C mencakup lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat dan berada di bawah kendali sipil serta keamanan Israel.
Wilayah tersebut menjadi sangat penting karena mencakup lahan yang luas dan memiliki nilai strategis bagi perkembangan permukiman maupun pembangunan Palestina.
Dalam laporan yang menjadi sumber berita ini, otoritas Israel disebut telah memerintahkan 14 keluarga Palestina di sebelah timur Jenin menghentikan pembangunan di sekitar bekas permukiman Ganim dan Kadim.
Langkah tersebut muncul beberapa pekan setelah pemukim Israel kembali ke kawasan itu.
Ganim dan Kadim merupakan dua dari sejumlah permukiman di Tepi Barat bagian utara yang dikosongkan dalam kebijakan penarikan Israel pada 2005.
Permukiman yang Pernah Dikosongkan Kembali Jadi Sorotan
Pada 2005, Perdana Menteri Israel saat itu, Ariel Sharon, menjalankan kebijakan penarikan sepihak dari Jalur Gaza dan sebagian wilayah Tepi Barat bagian utara.
Di Tepi Barat, empat permukiman—Homesh, Ganim, Kadim, dan Sa-Nur—dikosongkan, selain sebuah kamp militer Israel di kawasan tersebut.
Namun, kebijakan itu tidak sepenuhnya mengakhiri keberadaan pemukim Israel di wilayah tersebut.
Menurut para pengamat yang dikutip dalam laporan ini, para pemukim tetap beberapa kali mendatangi kawasan bekas permukiman setelah evakuasi.
Perubahan besar terjadi pada 2023 ketika parlemen Israel atau Knesset menyetujui pencabutan sebagian ketentuan yang melarang warga Israel memasuki dan menetap kembali di beberapa kawasan tersebut.
Kebijakan itu mendapat perhatian karena keputusan tersebut dibuat sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Gaza, sehingga para analis yang dikutip sumber menilai kebijakan tersebut tidak dapat semata-mata dianggap sebagai respons terhadap perang.
Pembangunan Palestina Jadi Titik Konflik
Muhannad Mustafa, pengamat politik Israel, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan yang lebih luas terhadap kondisi Tepi Barat.
Ia menyoroti kebijakan pembangunan dan pembongkaran bangunan Palestina sebagai salah satu instrumen yang menurutnya dapat mengubah keseimbangan ruang antara permukiman Palestina dan Israel.
Menurut Mustafa, pemerintah Israel pada 2025 menolak lebih dari 1.000 permohonan izin pembangunan Palestina, sementara sebagian besar perintah pembongkaran yang dikeluarkan dilaksanakan.
Angka tersebut, menurut dia, memperlihatkan ketimpangan dalam akses pembangunan antara warga Palestina dan pemukim Israel.
Namun, persoalan izin bangunan di Tepi Barat tidak berdiri sendiri. Sistem administrasi dan pembagian wilayah yang berlaku sejak Oslo membuat Area C menjadi titik utama perselisihan mengenai tanah, pembangunan, dan permukiman.
Kritik soal Perubahan Geografis Tepi Barat
Amir Daoud, Direktur Dokumentasi di Komisi Menentang Permukiman dan Tembok, menilai kebijakan pembongkaran bangunan Palestina dan pemberian ruang bagi permukiman Israel berpotensi mengubah struktur geografis Tepi Barat.
Ia menyebut pemberitahuan pembongkaran sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan pembangunan Palestina.
Daoud juga menyoroti kondisi komunitas Badui Palestina yang menghadapi tekanan penggusuran dan kehilangan akses terhadap tanah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut bangunan per bangunan, tetapi juga menyangkut siapa yang pada akhirnya dapat bertahan dan berkembang di suatu wilayah.
Pandangan serupa disampaikan Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina.
Ia menilai perkembangan permukiman sejak Kesepakatan Oslo menunjukkan bahwa perjanjian tersebut gagal menghentikan perluasan permukiman Israel.
Barghouti menyebut jumlah pemukim Israel di Tepi Barat meningkat tajam sejak Oslo ditandatangani.
Menurut data yang ia sampaikan, jumlah pemukim yang sekitar 121.000 orang ketika Oslo ditandatangani meningkat menjadi sekitar 850.000 orang tiga dekade kemudian.
Tekanan Internasional Meningkat
Perkembangan di Tepi Barat juga berlangsung di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap aktivitas permukiman Israel.
Sejumlah negara Eropa mulai mengambil langkah lebih keras terhadap individu maupun organisasi yang dianggap mendukung atau membiayai aktivitas permukiman.
Inggris, misalnya, telah mengumumkan sanksi terhadap pihak-pihak yang dinilai memfasilitasi aktivitas permukiman.
Langkah tersebut muncul bersama kekhawatiran bahwa perluasan permukiman dan perubahan penguasaan lahan dapat semakin mempersempit kemungkinan terbentuknya negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Persoalan ini menjadi semakin rumit karena kebijakan di lapangan tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga tanah, pembangunan, akses jalan, dan keberadaan komunitas Palestina.
Tepi Barat dan Masa Depan Solusi Dua Negara
Penangkapan sekretaris Fatah di Tulkarm, penggerebekan di Jenin dan Bethlehem, serta meningkatnya kembali aktivitas pemukim di sejumlah bekas permukiman menjadi bagian dari situasi yang lebih luas di Tepi Barat.
Bagi Israel, operasi keamanan dan kebijakan terkait permukiman kerap ditempatkan dalam kerangka keamanan serta pengendalian wilayah.
Sebaliknya, bagi pihak Palestina dan kelompok pemantau permukiman, langkah-langkah tersebut dipandang sebagai tekanan yang secara bertahap mengubah kondisi di lapangan dan mempersempit ruang bagi pembangunan Palestina.
Perbedaan pandangan itu membuat Tepi Barat tetap menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.
Persoalannya bukan hanya siapa yang ditangkap atau wilayah mana yang digerebek, tetapi juga bagaimana perubahan di lapangan akan membentuk peta politik dan geografis kawasan tersebut dalam jangka panjang.
Selama pembangunan permukiman terus berlanjut dan akses pembangunan Palestina tetap terbatas, perdebatan mengenai masa depan Tepi Barat akan sulit dipisahkan dari pertanyaan yang lebih besar: apakah solusi dua negara masih memiliki ruang geografis dan politik untuk diwujudkan?
